Puluhan Lawatan Luar Negeri Prabowo,

Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menjadi salah satu kepala negara yang paling aktif melakukan diplomasi internasional. Berbagai kunjungan ke Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Serikat membuat publik mulai mempertanyakan satu hal yang sama: apa hasil konkret yang sudah dibawa pulang ke Indonesia?

Pertanyaan tersebut semakin ramai setelah Kompas menyoroti bahwa Prabowo telah melakukan puluhan lawatan luar negeri dalam waktu relatif singkat. Bagi pendukung pemerintah, langkah tersebut merupakan investasi diplomasi jangka panjang yang akan menentukan posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik dunia. Namun bagi sebagian pengkritik, frekuensi kunjungan yang tinggi harus dibuktikan dengan manfaat nyata yang bisa dirasakan masyarakat.

FAKTA: DIPLOMASI MENJADI SENJATA UTAMA

Pemerintah berulang kali menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar. Persaingan Amerika Serikat dan China semakin tajam, konflik Timur Tengah terus bergejolak, perang dagang meningkat, sementara kebutuhan energi dan pangan menjadi isu strategis global.

Dalam situasi tersebut, Prabowo memilih pendekatan diplomasi aktif. Berbeda dengan pendekatan yang hanya fokus pada satu blok kekuatan dunia, Indonesia mencoba membangun hubungan dengan semua pihak. Presiden bertemu pemimpin Amerika Serikat, China, Rusia, Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Prancis, India, Jepang, hingga negara-negara ASEAN.

Strategi ini mengingatkan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama puluhan tahun menjadi fondasi diplomasi Indonesia. Bedanya, kali ini diplomasi dilakukan dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibanding beberapa periode pemerintahan sebelumnya.

HASIL PERTAMA: PERTAHANAN DAN TRANSFER TEKNOLOGI

Salah satu hasil yang paling mudah terlihat adalah kerja sama pertahanan.

Hubungan Indonesia dengan Prancis menghasilkan kelanjutan proyek pengadaan jet tempur Rafale dan kerja sama kapal selam Scorpene. Pemerintah juga memperluas kerja sama industri pertahanan dengan Turki melalui pengembangan teknologi drone dan sistem persenjataan.

Dari sudut pandang pemerintah, kerja sama tersebut bukan sekadar pembelian alat militer, melainkan bagian dari transfer teknologi untuk memperkuat industri pertahanan nasional.

Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada negara lain dalam urusan keamanan. Namun kritik muncul karena sebagian masyarakat mempertanyakan besarnya anggaran pertahanan di tengah kebutuhan sosial dan ekonomi yang masih tinggi.

HASIL KEDUA: INVESTASI DAN DANA GLOBAL

Sektor investasi menjadi agenda utama hampir dalam setiap lawatan Presiden.

Dalam berbagai forum internasional, pemerintah aktif menawarkan peluang investasi pada sektor hilirisasi mineral, energi terbarukan, infrastruktur, manufaktur, dan ekonomi digital.

Hubungan dengan Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah melihat kawasan Timur Tengah sebagai sumber modal baru yang berpotensi membantu percepatan pembangunan nasional.

Belakangan, muncul pula gagasan pembentukan Family Office di Bali yang mendapat dukungan Presiden Prabowo. Pemerintah berharap skema tersebut mampu menarik dana keluarga super kaya dunia untuk dikelola di Indonesia.

Meski demikian, tantangan terbesar tetap sama: memastikan komitmen investasi benar-benar terealisasi menjadi proyek nyata dan lapangan pekerjaan baru.

HASIL KETIGA: KETAHANAN PANGAN

Di tengah kekhawatiran global terhadap krisis pangan, diplomasi Prabowo juga diarahkan pada sektor pertanian.

Kerja sama dengan Brasil, Australia, Vietnam, dan sejumlah negara Timur Tengah difokuskan pada peningkatan produktivitas pangan, peternakan, teknologi pertanian, hingga rantai pasok bahan pokok.

Pemerintah berharap langkah ini mendukung target swasembada pangan yang menjadi salah satu janji utama pemerintahan saat ini.

Bagi masyarakat, keberhasilan diplomasi pangan nantinya tidak diukur dari jumlah pertemuan internasional, tetapi dari stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan pangan di dalam negeri.

HASIL KEEMPAT: POSISI INDONESIA DI PANGGUNG GLOBAL

Ada manfaat lain yang lebih sulit diukur dengan angka.

Diplomasi aktif membuat Indonesia semakin sering terlibat dalam pembahasan isu global seperti konflik Timur Tengah, transisi energi, perubahan iklim, hingga keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Dalam beberapa kesempatan, Indonesia juga dipandang sebagai negara yang mampu berbicara dengan semua pihak, termasuk negara-negara yang sedang berkonflik.

Pengamat hubungan internasional melihat hal ini sebagai peningkatan posisi tawar Indonesia di panggung dunia. Namun manfaatnya baru akan terasa jika posisi tersebut dapat diterjemahkan menjadi keuntungan ekonomi dan politik bagi kepentingan nasional.

PERSPEKTIF: INVESTASI MASA DEPAN ATAU DIPLOMASI TERLALU MAHAL?

Di sinilah perdebatan utama muncul.

Pendukung pemerintah menilai diplomasi tidak bisa diukur dalam hitungan minggu atau bulan. Mereka berpendapat hasil lawatan luar negeri sering kali baru terlihat beberapa tahun kemudian dalam bentuk investasi, transfer teknologi, atau kerja sama strategis.

Menurut pandangan ini, lawatan Presiden merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi dunia yang semakin kompetitif.

Namun kelompok kritis melihat persoalan dari sudut berbeda.

Mereka menilai masyarakat berhak mengetahui hasil konkret dari setiap perjalanan luar negeri yang dilakukan Presiden. Transparansi mengenai nilai investasi, realisasi proyek, serta manfaat ekonomi menjadi hal yang dinilai perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada publik.

Sebagian pengamat juga mengingatkan bahwa diplomasi yang sukses bukan hanya menghasilkan foto bersama pemimpin dunia atau penandatanganan nota kesepahaman, tetapi harus menghasilkan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

FAKTA, KONTEKS, DAN PERTANYAAN BESAR

Jika ditinjau secara objektif, sejumlah hasil lawatan luar negeri Prabowo memang sudah mulai terlihat, terutama dalam kerja sama pertahanan, investasi, dan penguatan hubungan strategis dengan berbagai negara.

Namun sebagian besar proyek tersebut masih berada pada tahap implementasi awal. Karena itu, penilaian akhir terhadap efektivitas diplomasi Prabowo kemungkinan baru bisa dilakukan beberapa tahun mendatang.

Pertanyaan yang kini berkembang bukan lagi seberapa sering Presiden pergi ke luar negeri, melainkan apakah diplomasi tersebut mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah perubahan geopolitik global yang berlangsung cepat, jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan.